Konflik Dalam Organisai dan Sumber Konflik Tersebut
Penyebab Terjadinya Konflik dalam Organisasi dan sumber konflik tersebut Organisasi
adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan
dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Didalam suatu organisasi kadang terjadi konflik, yang biasanya di sebabkan perbedaan pendapat dan hal-hal yang lain. Setiap orang memeiliki persepsi dan pendapat yang berbeda, Oleh sebab itu di dalam suatu organisasi kadang terjadi konflik.
Munculnya konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Perubahan ini dapat terjadi apabila manajer mengadakan evaluasi terhadap perbedaan pandangan antar elemen-elemen organisasi. Evaluasi ini bisa menimbulkan berbagai kesimpulan dan ditemukannya cara-cara baru untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat dari konflik yang terjadi.
Didalam suatu organisasi kadang terjadi konflik, yang biasanya di sebabkan perbedaan pendapat dan hal-hal yang lain. Setiap orang memeiliki persepsi dan pendapat yang berbeda, Oleh sebab itu di dalam suatu organisasi kadang terjadi konflik.
Munculnya konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Perubahan ini dapat terjadi apabila manajer mengadakan evaluasi terhadap perbedaan pandangan antar elemen-elemen organisasi. Evaluasi ini bisa menimbulkan berbagai kesimpulan dan ditemukannya cara-cara baru untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat dari konflik yang terjadi.
Jenis Konflik
a. Konflik presepsi dan emosi
Langkah pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menunjukkan sumber konflik yang mengarahkan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk merasakan adanya konflik. Konflik harus dirasakan oleh pihak-pihak terkait, ada tidaknya konflik merupakan masalah persepsi. Oleh karena itu satu pihak atau lebih harus sadar akan adanya konflik.
b. Manifes konflik
Manifes konflik terjadi ketika konflik persepsi dan emosi dapat dilihat dalam keputusan dan prilaku yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain. Manifes konflik juga dapat dinyatakan melalui gayamasing-masing dalam memecahkan suatu konflik, seperti seseorang mencoba untuk mengalahkan yang lain atau menemukan suatu solusi yang menguntungkannya.
Jadi prilaku merupakan manifes konflik, karena disinilah konflik itu tampak nyata. Prilaku mencakup pernyataan, tindakan dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Prilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan keputusan dalam suatu cara tertentu. Suatu proses dinamis dari interaksi. Dalam manifes konflik terdapat siklus peningkatan konflik, adanya hubungan timbal balik antara konflik presepsi dan emosi dengan konflik manifes.
Langkah pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menunjukkan sumber konflik yang mengarahkan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk merasakan adanya konflik. Konflik harus dirasakan oleh pihak-pihak terkait, ada tidaknya konflik merupakan masalah persepsi. Oleh karena itu satu pihak atau lebih harus sadar akan adanya konflik.
b. Manifes konflik
Manifes konflik terjadi ketika konflik persepsi dan emosi dapat dilihat dalam keputusan dan prilaku yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain. Manifes konflik juga dapat dinyatakan melalui gayamasing-masing dalam memecahkan suatu konflik, seperti seseorang mencoba untuk mengalahkan yang lain atau menemukan suatu solusi yang menguntungkannya.
Jadi prilaku merupakan manifes konflik, karena disinilah konflik itu tampak nyata. Prilaku mencakup pernyataan, tindakan dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Prilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan keputusan dalam suatu cara tertentu. Suatu proses dinamis dari interaksi. Dalam manifes konflik terdapat siklus peningkatan konflik, adanya hubungan timbal balik antara konflik presepsi dan emosi dengan konflik manifes.
c. Hasil konflik (Outcames conflict)
Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat positif dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok dalam hal pengambilan keputusan dan kepaduan. Atau menghasilkan negatif dalam arti merintangi kinerja organisasi yang ditandai dengan adanya pergantian, situasi politik dan stres.
Contoh:
Konflik di DPRD Semarang, Kepentingan Rakyat
Terabaikan
BERITA -
jawa.infogue.com - Laporan wartawan Harry Susilo
SEMARANG,
-Konflik internal yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang dalam pembentukan komisi membuat kepentingan rakyat terabaikan.
Perebutan jabatan dalam komisi menunjukkan bahwa anggota DPRD lebih
mengutamakan kepentingan kekuasaaan dibandingkan konstituennya.
"Kalau terus ribut-ribut soal jabatan yang dikorbankan jelas kepentingan masyarakat karena DPRD tidak bisa bekerja optimal," ujar pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono, di Kota Semarang, Minggu (18/10).
Konflik ini membuat sidang paripurna pembentukan badan musyawarah, legislatif, dan anggaran, tertunda yang seharusnya sudah dilaksanakan Selasa (13/10). Konflik tersebut juga berpotensi menghambat pembahasan APBD Perubahan 2009 dan masalah pelayanan publik lainnya.
Hingga kini, hanya tiga fraksi yang masuk dalam empat komisi di DPRD Kota Semarang yaitu, Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, dan PKS. Susunan pimpinan komisi pun akhirnya dipegang oleh fraksi ini .
Adapun tiga f raksi lainnya yaitu f raksi PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra-PKB masih belum puas terhadap keputusan pembentukan komisi pada sidang paripurna Jumat (9/10). Mereka menginginkan adanya perombakan susunan pimpinan komisi dengan mengadakan sidang paripurna ulang.
Menurut Teguh, belum adanya titik temu dalam konflik tersebut karena masing-masing fraksi mempertahankan kepentingan politik mereka. Mekanisme hukum menjadi langkah terakhir ketika komunikasi politik buntu. Namun, langkah hukum dipastik an semakin me nunda kinerja DPRD untuk rakyat karena membutuhkan proses waktu panjang.
Padahal, Teguh mengemukakan, penyelesaian konflik itu sebenarnya hanya membutuhkan terobosan politik. Pimpinan partai tingkat provinsi , pimpinan fraksi, dan pimpinan DPRD perlu berkumpul untuk lobi. "Dalam lobi ini, masing-masing pihak harus mau memberi dan menerima. Jangan hanya maunya menerima saja, itu namanya eksploitasi," katanya.
Ketua Fraksi PAN Agung Purno Sarjono mengatakan, tiga fraksi yang bel um puas akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil sidang paripurna pembentukan komisi karena dinilai cacat hukum. Bahkan, mereka telah menyiapkan tim penasihat hukum untuk menuntut Ketua DPRD Kota Semarang sebagai pembua t keputusan.
Ketua DPRD Kota Sema rang Rudi Nurrahmat mengaku, tetap berusaha menjembatani kepentingan antarfraksi dengan menginginkan adanya pertemuan bersama pimpinan fraksi. Namun, susunan komisi memang tidak bisa dirombak lagi karena sudah diputuskan dalam sidang paripurna.
Rudi menyayangkan konflik tersebut justru semakin berlarut-larut karena semua fraksi mempertahankan sikapnya. Padahal, masih ada pimpinan pada alat kelengkapan lainnya yang bisa dinegosiasikan. "Kita semua satu lembaga, jangan bicara kepentingan masing-masing dulu. Kalau begini, nanti masyarakat menilai DPRD tidak bisa bekerja," tutur nya.
"Kalau terus ribut-ribut soal jabatan yang dikorbankan jelas kepentingan masyarakat karena DPRD tidak bisa bekerja optimal," ujar pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono, di Kota Semarang, Minggu (18/10).
Konflik ini membuat sidang paripurna pembentukan badan musyawarah, legislatif, dan anggaran, tertunda yang seharusnya sudah dilaksanakan Selasa (13/10). Konflik tersebut juga berpotensi menghambat pembahasan APBD Perubahan 2009 dan masalah pelayanan publik lainnya.
Hingga kini, hanya tiga fraksi yang masuk dalam empat komisi di DPRD Kota Semarang yaitu, Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, dan PKS. Susunan pimpinan komisi pun akhirnya dipegang oleh fraksi ini .
Adapun tiga f raksi lainnya yaitu f raksi PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra-PKB masih belum puas terhadap keputusan pembentukan komisi pada sidang paripurna Jumat (9/10). Mereka menginginkan adanya perombakan susunan pimpinan komisi dengan mengadakan sidang paripurna ulang.
Menurut Teguh, belum adanya titik temu dalam konflik tersebut karena masing-masing fraksi mempertahankan kepentingan politik mereka. Mekanisme hukum menjadi langkah terakhir ketika komunikasi politik buntu. Namun, langkah hukum dipastik an semakin me nunda kinerja DPRD untuk rakyat karena membutuhkan proses waktu panjang.
Padahal, Teguh mengemukakan, penyelesaian konflik itu sebenarnya hanya membutuhkan terobosan politik. Pimpinan partai tingkat provinsi , pimpinan fraksi, dan pimpinan DPRD perlu berkumpul untuk lobi. "Dalam lobi ini, masing-masing pihak harus mau memberi dan menerima. Jangan hanya maunya menerima saja, itu namanya eksploitasi," katanya.
Ketua Fraksi PAN Agung Purno Sarjono mengatakan, tiga fraksi yang bel um puas akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil sidang paripurna pembentukan komisi karena dinilai cacat hukum. Bahkan, mereka telah menyiapkan tim penasihat hukum untuk menuntut Ketua DPRD Kota Semarang sebagai pembua t keputusan.
Ketua DPRD Kota Sema rang Rudi Nurrahmat mengaku, tetap berusaha menjembatani kepentingan antarfraksi dengan menginginkan adanya pertemuan bersama pimpinan fraksi. Namun, susunan komisi memang tidak bisa dirombak lagi karena sudah diputuskan dalam sidang paripurna.
Rudi menyayangkan konflik tersebut justru semakin berlarut-larut karena semua fraksi mempertahankan sikapnya. Padahal, masih ada pimpinan pada alat kelengkapan lainnya yang bisa dinegosiasikan. "Kita semua satu lembaga, jangan bicara kepentingan masing-masing dulu. Kalau begini, nanti masyarakat menilai DPRD tidak bisa bekerja," tutur nya.
Daftar
Pustaka
As’ad,
Moh, 1998. Psikologi Industri. Yogyakarta: Liberty.
Winardi,
1992. Manajemen Prilaku Organisasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soemanto,
Wasty, 1987. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Bina Aksara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar