POLITIK DAN KEMISKINAN DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam kehidupan politik suatu Negara, Negara tidak lepas dari corak budaya
yang ada dalam masyarakatnya. Peran masyarakat dalam kehidupan politik sangat
tergantung pada budaya poitik yang berkembang dalam masyarakat untuk dapat
mengetahui bagaimana tipe-tipe budaya politik masyarakat Indonesia dan
bagaimana peran sertanya dalam pembangunan kehidupan politik di Indonesia.
Setiap hari pasti kita melakukan aktivitas yang tidak lain menonton tv dan
membaca majalah maupun koran,tentunya kita pernah menyaksikan secara langsung
maupun tidak langsung melalui televise dan media massa lainnya pelaksanaan
pemilu, pilkada, demonstrasi, kerusuhan, kampanye partai politik, dan bahkan
penculikan-penculikan aktivis-aktivis politik. Pola-pola perilaku tersebut
menyangkut kehidupan bernegara, pemerintahan, hukum, adat istiadat dan lainnya
yang disebut sebagai budaya politik.
Sebagai warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu
bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun
tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak
langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini
sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang
terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam
peristiwa politik tertentu.
Kita ketahui bahwa politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,
keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara
dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan
umum (public policies) yang menyangkut peraturan, pembagian, atau
alokasi sumber-sumber yang ada. Kebijakan-kebijakan umum hanya dapat dilakukan
dengan kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan sarana
politik yang disebut partai politik.
kondisi dinamik bangsa Indonesia yang menyediakan mekanisme dan prosedur
yang mengatur dan menyalur kan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk
kesepakatan (konsensus),sistem ini membantu pembentukan identitas
bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kewenangan dan hubungan politik dan
ekonomi.dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup
bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sistem ini juga
berfungsi memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus,arti nya dengan
ada nya sistem ini apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat,persaingan,
ataupun pertentangan antar individu,juga menekan kan pada consensus total tidak
hanya dengan terinduktrinasi ideology saja,tetapi juga menganut dari berbagai
Negara termasuk eropa timur dan Asia.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh
negara-negara yang sedang berkembang,tetapi juga negara-negara maju,seperti
inggris dan amerika serikat.Negara mengalami kemiiskinan di penghujung tahun
1700 an pada era kebangkitan revolusi industry yang muncul di eropa.Pada masa
itu kaum miskin di inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya
sebagai petani yang yang mendapat upah rendah.Mereka umumnya tinggal di
permukaan kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya,seperti prostitusi,
kriminilitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang
sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit di cari cara pemecahan
terbaikya.
B.RUMUSAN MASALAH
Pertanyaan mungkin selalu ada dalam batin maupun fikiran kita sebelum
mengerti tantang budaya politik indonesia,pastinya kita akan mencari tau
tentang:
1. Apakah yang dimaksud dengan Budaya Politik Indonesia ?
2. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe budaya politik menurut para ahli ?
3. Bagaimana Perkembangan Budaya Politik Indonesia ?
4. Bagaimana peran serta budaya politik partisipan ?(kurang)
5. Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat politik ?(kurang)
6.Beberapa hasil pemantauan kemiskinan?
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian BPI
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah,yang
merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi, sehingga
kebudayaan dapat diartikan semua hal yang bersangkutan dengan hal. Budaya dapat
di definisikan secara sempit dan secara luas. Definisi secara sempit mencangkup
kesenian dengan semua cabang-cabangnya dan secara luas mencangkup semua aspek
kehidupan manusia.
Sebagian ahli berpendapat bahwa kebudayaan adalah perkembangan dari kta
majemuk budi daya yang berupa cipta,rasa, dan karsa.kebudayaan merupakan hasil
dari kehidupan bersama manusia maka kebudayaan itu tidak sama antara satu
lingkungan masyarakat dengan lingkungan mayarakat yang lainnya. Karena
masyarakat berkembang maka kebudayaan manusia juga berubah-ubah sesuai dinamika
kehidupan masyarakat. Manusia dalam suatu kelompok untuk menciptakan kehidupan
yang tujuan akhirnya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada siapa
anggota kelompok yang bersangkutan. Beberapa aspek yang perlu di perhatikan
dalam budaya ini ialah beberapa aspek seperti aspek material san aspek
nonmaterial.
B.Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat banyak sarjana ilmu
politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi
konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji
lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar,
sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini
merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
a.
Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku
individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para
anggota suatu sistem politik.
b.
Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem
kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan
suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
c.
Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu
susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat
yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
d.
Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat
pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara
bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
e.
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap,
keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga
kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu
dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian
tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik
beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih
mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih
menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi,
sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang
menyebabkan Gabriel A. Almondmemandang bahwa budaya politik
adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik
yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem
politik.
Kedua
: hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik,
artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan
sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap
komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam
sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem
politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran
struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari
keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga
legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang
menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam
jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah,
bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya
politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki
peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.
C.PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK INDONESIA
Sikap & tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda
gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang
yang berada di bawah politiknya. Contohnya ialah jikalau seseorang telah
terbiasa dengan sikap dan tingkah laku politik yang hanya tahu menerima, menurut
atau memberi perintah tanpa mempersoalkan atau memberi kesempatan buat
mempertanyakan apa yang terkandung dalan perintah itu. Dapat diperkirakan orang
itu akan merasa aneh, canggung atau frustasi bilamana ia berada dalam
lingkungan masyarakatnya yang kritis, yang sering, kalaulah tidak selalu,
mempertanyakan sesuatu keputusan atau kebijaksanaan politik.
Golongan elit yang strategis seperti para pemegang kekuasaan biasanya
menjadi objek pengamatan tingkah laku ini, sebab peranan mereka biasanya amat
menentukan walau tindakan politik mereka tidak selalu sejurus dengan iklim
politik lingkungannya. Golongan elit strategis biasanya secara sadar memakai
cara-cara yang tidak demokratis guna menyearahkan masyarakatnya untuk menuju
tujuan yang dianut oleh golongan ini. Kemerosotan demokratisasi biasanya
terjadi disini, walaupun mungkin terjadi kemajuan pada beberapa bidang seperti
bidang ekonomi dan yang lainnya.
Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan
tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya
bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa
idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak
dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat.
Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok
kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan
elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program
wajib belajar 9 tahun demi meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya
banyak anak-anak yang pada jenjang pendidikan dasar putus sekolah dengan berbagai
alasan, seperti tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak
diimplikasikan secara riil dan materiil ke dalam masyarakat yang terlibat
dibawah politiknya.
Idealisme diakui memanglah penting. Tetapi bersikap berlebihan atas
idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan
menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang
sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah bagi atas polemik ini.
Indonesia sendiri mulai menganut sistem demokrasi ini sejak awal
kemerdeka-annya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Demokrasi dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena
kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan
musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang
yang secara khusus adalah politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk
menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian,
perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang
menjadikannya sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.
Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan
untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti
ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua
terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat
emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana
politik yang otoriter/totaliter.
Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara
corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat
dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih
belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya
sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai
idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati
kesempurnaan dalam konteks Pancasila.
Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep “dinamika dalam
kestabilan”. Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih
baik. Misalkan kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan
dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadikan Undang-Undang
tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai
esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan
berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk
pertumbuhan.
Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan
individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri
“dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan
oleh Pancasila. Maka disini diperlukanlah suatu proses yang dinamakan
sosialisasi, sosialisasi Pancasila. Sosalisasi ini jikalau berjalan progressif
dan berhasil maka kita akan meimplikasikan nilai-nilai Pancasila kedalam
berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan
kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan
memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharapkan hasil yang
instant terjadinya pembudayaan.
Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai
dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam
dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah:
1. Emosional psikologis,
faktor yang berasal dari hatinya
2. Rasio, faktor yang
berasal dari otaknya
Jikalau kedua faktor tersebut dalam diri seseorang kompatibel dengan
nilai-nilai Pancasila maka pada saat itu terjadilah pembudayaan Pancasila itu
dengan sendirinya.
Tentu saja tidak hanya kedua faktor tersebut. Segi lain pula yang patut
diperhaikan dalam proses pembudayaan adalah masalah waktu. Pembudayaan tidak
berlangsung secara instan dalam diri seseorang namun melalui suatu proses yang
tentunya membutuhkan tahapan-tahapan yang adalah
pengenalan-pemahaman-penilaian-penghayatan-pengamalan. Faktor kronologis ini
berlangsung berbeda untuk setiap kelompok usia.
Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan
suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa
Indonesia. Sekarang ini bangsa kita memerlukan suatu transformasi
budaya sehingga membentuk budaya yang memberikan ciri Ideal kepada setiap
Individu yakni berciri seperti manusia yang lebih Pancasilais. Transformasi iu
memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang
terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan.
Keberhasilan atau kegagalan pembudayaan dan beserta segala prosesnya akan
menentukan jalannya perkembangan politik yang ditempuh oleh bangsa Indonesia di
masa depan.
D.PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1. Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi
dan sumber pimpinan nasional. Komunikasi politik secara vertical maupun horizontal
baik didalam suprastruktur maupun infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan
adanya pengertian-pengertian politik yang dapat diterima oleh semua pihak untuk
terwujudnya tujuan politik. Adapun tujuan politik tidak dapat dilepaskan dari
tujuan partai politik dan tujuan partai politik juga seharudnya adalah sama
dengan tujuan politik yang termaktub dalam UUD Negara.
Tujuan politik yang sama antara partai politik denga tujuan Negara
diharakan tidak akan terjadi kompetisi politik yang tidak sehat antar partai
politik, mengingat tiap partai politik akan mempunyai disiplin politik,
disiplin social, dan disiplin nasional. Setiap kegiatan partai politik tidak
akan mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional, ideology, dan Negara.
2. Partisipasi Politik
Demokrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya politik. Budaya
politik di Indonesia pada hakikatnya telah melekat dalam system politik yang
berlaku di Indonesia. Pada norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan yang ada di
Negara kita budaya politik selalu terkait dengan system politik yang berlaku
yaitu demokrasi pancasila.
Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan
melalui tindakan-tindakan berikut :
Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan
menggunakan hak poltitk dalam pemilu.Ø
Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.Ø
Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapatØ
Berjiwa besar menerima kelebihan orang lain dan berlapang dada
menerima kekalahan.Ø
Mengutamakan musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama.Ø
Menyampaikan hak demokrasinya sebagaimana diatur dalam UU.Ø
Kemampuan berpartisipasi terhadap kegiatan dilingkunganØ
E.TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT POLITIK
Dalam perkembangannya kehidupan masyarakat selalu mengalmi
perubahan-perubahan baik positif amupun negative. Hal ini disebabkan manusia
sebagai anggota dari masyarakat selalu berkembang secara dinamis yang
memungkinkan terciptanya suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Dalam upaya
mencapai kondisi itu, tidak jarang diliputi suasana-suasana konflik.
Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan
penuh pertentangan. Konflik-konflik ideologis berbagai golongan di masyarakat
Indonesia khususnya, telah menjadi sebab timbulnya kesulitan-kesulitan untuk
mengembangkan aturan permainan (rules of the game). Oleh karena itu,
tidak mengherankan apabila konflik-konflik ideologis tersebut tumbuh
berdampingan dengan timbulnya konflik-konflik yang bersifat politis akibat
pertentangan-pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan, dan
sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.
Ada beberapa indikasi yang biasa dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu social
untuk menilai
intensitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat.
a) Demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang
dengan tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan protes terhadap suatu rezim,
pemerintah, pejabat pemerintah, ideology, kebijaksanaan yang sedang
dilaksanakan atau bahkan baru direncanakan. Misalnya, demo menolak kenaikan
harga BBM, demo menuntut pengusutan kasusu-kasu hak asasi manusia, dan lain
sebagainya.
b) Kerusuhan, kerusuhan dalah pada dasarnya sama dengan demonstrasi.
Bedanya, kerusuhan menggunkan kekerasan secara fisik yang biasanya diikitu
pengrusakan barang-barang, pemukulan atau bahkan pembunuhan. Cirri lain yang
membedakan kerusuhan dari demonstarsi adalah kenyataan bahwa kerusuhan terutama
ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku
kelompok yang kacau. Misalnya, kerusuhan Mei 1998, kerusuhan 27 Juli 1996, atau
peristiwa 27 Juili, kerusuhan Poso, dan sebagainya.
c) Serangan bersenjata, (armed attack), yakni suatu tindakan
kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan
maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan daari kelompok lain.
Misalnya, konflik yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai akibat
dari upaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin melepaskan diri dari pangkuan
NKRI.
d) Banyaknya jumlah kematian sebagai akibat dari kekerasan
politik, misalnya penculikan dan pembunuhan dengan motif politik dan
sebagainya.
Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang diatas
consensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakt politik dan system
politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Pertama, merupakan
kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga dari
suatu bangsa yang membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari suatu
bangsa atau tidak. Kedua, merupakan consensus nasional mengetahui bagaimana
suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan.
Suatu consensus nasional mengenai “sisitem nilai” yang akan mendasari
hubungan-hubungan social diantara para anggota suatu masyarakat bangsa.
Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat ketahanan nasional di bidang
politik, yaitu factor umum dan khusus. Factor umum merupakan factor yang
mempengaruhi terciptanya ketahanan nasional dibidang ideology, ekonomi, social
budaya, dan pertahanan keamanan. Sedangkan factor khusus yang menentukan
tingkat ketahanan nasional di bidang politik, meluputi sebagai berikut :
· Adanya ideology
nasional yang dapat mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki
fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan tuntutan zaman.
Ideology nasional harus benar-benar dimengerti, dipahami, diyakini, dihayati,
dan diamalkan serta diamankan oleh seganap lapisan masyarakat.
· Adanya pimpinan
nasional yang kuat dan berwibawa, mampu mengisi aspirasi dan cita-cita rakyat,
serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyat.
· Adanya pemerintahan
yang bersih, efektif, dan efisien, mampu menyelenggarakan pemerintahan yang
demoratis. Selain itu, mampu menyelenggarakan pembangunan dalam meningkatkan
taraf hidup rakyat dan mampu melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa
Indonesia sehingga tercipta suasana dan perasaan aman, bebas dari bahaya dan
ketakutan.
· Adanya masyarakat yang
mempunyai kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika social yang tinggi
sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas konstruktif yang membangkitkan
partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
F.Pemantauan Kemisikinan DI Indonesia
Dalam kamus ilmiah popular,kata’’miskin’’ mengandung arti tidak berharta
(harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek.adapun kata ‘’fakir’’ di
artikan sebagai orang yang sangat miskin.Secara etimologi makna yang terkandung
yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi Hal ini bermula sejak masa
neo-klasik di mana miskin hanya dilihat dari interaksi negatif
(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.Seiring perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi,mka perkembngan arti definitive dari pada
kemiskinan adalah sebuah keniscayaan.
Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan
memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan
komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang di utarkan oleh Ali
khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan laaangan kerja
di berbagai sector, baik sector industry maupun pembangunan. Senada dengan
pendapat di atas adaalah bahwasahnya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan
factor produksi, atau kemiskinan adalah ketidak berdayaan masyarakat terhadap
system yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang
sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih di kenal dengan
kemiskinan striktural.Deskripsi lain arti definitif kemiskinan yang mulai
bergeser misal pada awal tahun 1990 an definisi kemiskinan tidak hanya
berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang
kesehatan, pendidikan dan perumahan.
Di penghujung abad 20 an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu
bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanaan, ketidak berdayaan dan
ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Kemiskinan dapat di bedakan menjadi
tiga perngrtian: kemiskinan absolute, kemiskinan relative dan kemiskinan
cultural. seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil
pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis
kemiskinan namun masih berada di bawah kemamouan masyarakat sekitarnya.
Sedangkan miskin cultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok
masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupanyya sekalipun
ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Indikator-indikator kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menulusuri secara
detail indicator-indikator kemiskinan tersebut.Adapun indicator-indikator
kemiskinan sebagaimna di kutip dari badan pusat statistika,antara lain sebagai
berikut:
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,pangan dan papan)
Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
(kesehatan,pendidikan,sanitasi,air bersih dan transportasi)
Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya inventasi untuk pendidikan
keluarga).
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbtasnya sumber daya alam.
Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berjesinambungan.
Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental.
Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial(anak-anak terlantar, wanita
korban kekerasan rumah tangga,janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
Penyebab Kemiskinan
Dibawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat karimah
kuraiyyim.Yang antara lain adalah:
Merosotnya standar perkembangan pendpatan per kapita secara global.
Yang penting di garis bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan
perkaita bergerak seimbang dengan produktifitas yang ada pada suau
system.Jikalau produktifitas berangsur meningkat maka pendapatan perkapita pin
akan naik.B egitu pula sebaliknya, seandainya produktifitas menyusut maka
pendapatan perkapita akan turun beriringan.
Berikut beberap factor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan
pendapatan per kapita:
1) naiknya standar perkembangan suatu daerah.
2) politik ekonomi yang tidakn sehat
3) faktor-faktor luar negeri,di antara
lainnya:
a) rusakya syarat-syarat perdagangan
b) beban hutang
c) kurangnya bantuan luar negeri,dan
d) perang
Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas factor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap
kemiskinan.oleh karena itu,untuk menaikkan etos kerja dan produtifitas
masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus,serta jaminan kesehatan
pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan maksimal
Biaya kehidupan yang tinggi
melonjok tingginya biaya kehidupan suatu daerah adalah sebagai akibat
dari tidak adanya keseimbangan pendpatan atau gaji masyarakat.tentunya
kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita diatas.hal ini bisa disebabkan
oleh karena kurangnya tenaga ahli, lemahnya peranan wanita tadi depan public
dan banyaknya pengangguran.
pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan
pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung
mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan disisi lain rakyat miskin masih
terbebani oleh pajak negara.
A. Profil kemiskinan di Indonesia maret 2011
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan
dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada maret 2011 mencapai 30,02 juta
orang (12,49 persen) turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan
penduduk miskin pada maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).
Selama priode maret 2010-maret 2011, penduduk di daerah perkotaan
berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada maret menjadi
11,05 juta orang pada maret), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar
0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada maret menjadi 18,97 juta orang pada
maret 2011).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan
perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah
perkotaan pada maret 2010 sebesar 9,87 persen, menurun sedikit menjadi 9,23
persen pada maret 2011. Dilain pihak penduduk miskin di daerah perdesaan pada
maret 2010 sebesar 16,56 persen juga menurun sedikit menjadi 15,72 persen pada
maret 2011.
Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada maret 2010
dan maret 2011 jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidik, dan bukan makanan lainnya), yaitu masing-masing
sebesar 73,50 persen pada maret 2010 dan sebesar 73,52 persen pada maret 2011.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis
kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir telur ayam ras, mie
instan, tempe bawang merah, daging ayam ras, dan tahu. Untuk komoditi bukan
makanan adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan dan angkutan.
Pada priode maret 2010-maret 2011, indeks index kedalaman kemiskinan
(P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun P1
menurun dari 2,21 pada maret 2010 menjadi 2,08 pada maret 2011, dan P2
menurun dari 0,58 pada maret 2010 menjadi 0,55 pada maret 2011. Ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin
mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga
semakin menyempit.
B. Perkembangan kemiskinan di Indonesia maret
2010-maret 2011
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2011 sebesar 30,02 juta
orang (12,49 persen). Di bandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada maret
2010 yang berjumlah 31,02 juta orang (13,33 persen ), jumlah penduduk miskin
berkurang 1,00 juta orang.
Jumlah penduduk miskin di
daerah pedesaan turun lebih besar dari pada di daerah perkotaan. Selama priode
maret 2010-maret 2011, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang sekitar
0,95 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang sekitar 0.05 juta
orang.
Peresentase penduduk miskin
antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan tidak banyak berubah dari maret
2010ke maret 2011. Pada maret 2010 dan maret 2011, sebagian besar penduduk
miskin berada di daerah pedesaan, maret 2010 sebesar 64,23 persen dan maret 2011
sebesar 63,20
2010 – maret 2011 tampaknya berkaitan dengan
faktor-faktor berikut:
Selama priode maret 2010-maret 2011 inflasi umum
relative rendah yaitu sebesar 6,65%.
Rta-rata upah harian buruh bangunan naik sebesar 7,14
% selama priode maret 2010-maret 2011.
Produksi pada tahun 2011 (hasil) angka ramalan/ARAM
II) mencapai 68,06 juta ton GKC, naik sebesar 2,4% dari produksi padi pada
tahun 2010 (angka tetap/ATAP) yang sebesar 66,47 juta ton GKC)
Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh
kenaikan NTP (nilai tukar petani) sebesar 2,09 % dari 101,20 pada maret 2010
menjadi 103,32 pada maret 2011.
Perekonomian Indonesia triwulan I-2011 tumbuh sebesar
6,5 % terhadap triwulan I-2010, pertumbuhan ini lebih tinggi dari I-2010 yang
tumbuh 5,6 persen. Padaa priode yang sama pengeluaran konsumsi rumah tangga
meningkat sebesar 4,5 %.
C. Penjelasan teknis dan sumber
data
Untuk mengukur kemiskinan, BPS
menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
pendekatn ini, kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Dengan pendekataan ini dapat dihitung headcount indekx,yaitu
presentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
Metode yang digunakan pada
maret 2011 dama sejak maret 1998, yaitu dengan menghitung garis
kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan
(GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) dari paket komoditi daan referensi
populasi yang sama. Penghitungan garis kemiskinan dilakukukan secara terpisah
intuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin yang memiliki rata-rata
pengeluaraan per kapita per bulan di baawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan makanan (GKM)
merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan
2100 kkalori per kapita per hari untuk”populasi referensi “, yaitu 20 %
penduduk di atas garis kemiskinan sementara garis kemiskinan tahun sebelumnya
sesuai dengan tingkat inflasi tahun ke tahun selama priode maret 2010-maret
2011). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (
padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur dan susu, sayuran kacang-kacangan,
buah-buahan, minyak, lemak dll).
Garis kemiskinan bukan makanan
(GKBM) adalah rata-rata pengeluaran “populasi referensi”untuk perumahan,
sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan
diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di pedesaan.
Untuk keterbandingan antar wilayah, pengeluaran
makanan dan non makanan, harga-harga komiditi makanan dan non makanan
distandarkan dengan harga-harga komiditi yang sama di Kotamadya Jakarta Selatan.
Sumber data utama yang dipakai
untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS (Suevei
Sosisl Ekonomi Nasional) Modul Komsumsi Maret 2011. Jumlah sampel sebesar
±75.000 rumah tangga dimahsudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai
tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survey SPKKD
(Survey paket Komiditi Kebutuhan Dasar) yang dipakai untuk memperkirakan
proporsi dari pengeluaran masing-masing komidi pokok buka makanan.
D. Tantangan kemiskinan di
Indonesia
Masalah kemiskinan di
Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia
(SDM), dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakatIndonesia meskipun
kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya
indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692.
Yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand diantara
negara-negara ASEAN.
Sementara, indeks Kemiskinan
Manusia (KM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178 masih lebih tinggi
dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indenesia massif
relatif besar dibandingkan ASEAN lainnya. Tantangan lainnya adalah kesenjangan
antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di perdesaan relatif lebih
tinggi disbanding perkotaan. Data susenes (National Social Ekonomi Survey) 2004
menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin
yang sebagian besar bekerja di sekitar pertanian. Selain itu juga tantangan
yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang
ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembanguna
gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka indeks pemberdayaan
Gender (Gender Empeworment Measurement, GEM).
Tantangan selanjutnya adalah
otonomi daerah. Di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk
mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat darikemiskinan. Sebab ketika
meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan
kemiskinan. Maka tidak mustahil dalam jangka yang relatif singkat kita akan
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam
mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah
daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat
berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa
menimbulkan bahayalaten dalam skala nasional.
Kebijakan dan Program dan Penuntasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan
kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menetapkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembagunan Jangkah Menengah (ROJM) 2009-2014 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi
kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan, Strategi Nasional Pembangunan
Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan
seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.Selain itu,sekitar 60% pemerintah
kabupaten/kota telah membentuk komite penanggulangan kemiskinan daerah (KPKD)
dan menyusun strategi pennggulangan kemiskinan daerah (SPKD) sebagai dasar arus
utama pennggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam
mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka pendek yang
diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan ;
Penyediaan sarana-sarana irigasi,air bersihh dan
sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih.
Pembangunan jalan,jembatan,dan dermaga daerah-daerah
tertinggal.
Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang
memiliki pendapatan rendah dengan instrument dana alokasi khusus (DAK).
Perluasan kesempatan kerja dan berusaha di lakukan
melalui bantuan dinastimulan untuk modal usaha,pelatihan keterampilan
kerja dan meningkatkaninventasi dan revitalasisasi industri.
khusus untuk pemenuhan sarana hakdasar penduduk miskin
diberikan pelayanan antara lain:
pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9
tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu.
jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk
miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas ke tiga. Di bawah ini merupakan
contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di provinsi
jawa barat tepatnya di bandung dengan diadakannya bandung peduli yang di bentuk
pada tanggal 23-25 februari 1998.
Bandung peduli gerakan
kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan ,
dan mengentaskan orang-orang yang berada di bwah garis kemiskinan. Dalam
melakukan kegiatan,Bandung peduli berpegang teguh pada wawasan
kemanusiaan,tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras agama, kepercyaan, ataupun
haluan politik. Oleh karena itu sumbangan dari para orang dermaawan tidak
terlalu besar bila di bandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan
yang di hadapi, maka bandung peduli melakukuan targeting dengan sasaran bahwa
orng yang di bantu tinggal di kabupaten / kotamadyaa bandung, dan mereka yang
tergolong fakir. Golongan fakir yang di makseud adalah orang yang miskin sekali
dan paling miskin bila diukur dengan “ekuivalen nilai tukar beras”.
